Berita

Usulan PSBB bisa Jadi Solusi Covid-19, Permenkes No 9 Atur Tata Caranya

Jakarta - Baik gubernur atau Bupati dan Walikota dapat mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya kepada Menteri Kesehatan. Wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah wilayah dimana terjadi jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit, dalam hal ini Covid-19, menyebar signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. PSBB telah diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg. Oscar Primadi, MPH mengatakan PSBB adalah pembatasan kegiata...

Jokowi Teken PP Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Kedaruratan Kesehatan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatangani Jokowi.

Cegah Corona, Mobile JKN Jadi Solusi Layanan BPJS Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Humas M.Iqbal Anas Ma'ruf menilai pelayanan BPJS Kesehatan berjalan prima, meski sejumlah layanan dialihkan ke Mobile JKN dan Care Center 1500 400. Perubahan yang berlaku mulai 17 Maret itu dilakukan dalam upaya antisipasi penyebaran virus corona.

Pemerintah Bahas Tindak Lanjut Pengembangan Sharoushi di Indonesia

Jakarta - Bappenas RI bersama dengan Kemnaker dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro menggelar rapat tindak lanjut pengembangan Sharoushi di Indonesia.

Lima Tujuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 7 tahun 2020 terkait Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), Jumat, 13 Maret 2020.

Ketua DJSN: Self Quarantine Sebagai Upaya Pencegahan Penularan COVID 19

Jakarta - Data kasus per Selasa (17/3) yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk kasus corona, Achmad Yurianto adalah 134 orang positif COVID-19 (termasuk yang sudah sembuh). Dari 134 kasus positif COVID-19 tersebut, 8 pasien telah dinyatakan sembuh sementara 5 pasien meninggal dunia. Sementara 24 WNI di mancanegara positif COVID-19, 10 di antaranya sembuh.

Endus Kecurangan RS, KPK: BPJS Kesehatan Bisa Hemat Rp 6 T

Jakarta, Tempo.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah indikasi kecurangan atau fraud yang dilakukan rumah sakit atau faskes tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan BPJS Kesehatan. Kecurangan dilakukan dengan cara mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan, namun tak sesuai kenyataan. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memaparkan, pada 2018 lalu, bersama dengan Kementerian Kesehatan, pihaknya melakukan kunjungan langsung ke enam rumah sakit yang tersebar di beberapa tempat. "Seingat saya diantaranya Palembang, Manado,...

Sri Mulyani Kaji Dampak Pembatalan Aturan Kenaikan Iuran BPJS

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan meninjau kembali kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Kajian dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kalah Gugatan, BPKP Perlu Segera Serahkan Audit BPJS Kesehatan

Jakarta, Bisnis.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) memenangkan sengketa informasi atas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Komisi Informasi Pusat RI memutuskan dokumen hasil audit terkait BPJS Kesehatan sebagai informasi publik yang terbuka dan dapat diakses oleh publik luas.

Kenaikan Manfaat JKK dan JKM Bukti Negara Sejahterakan Warga Negara

Beritasatu.com - Peningkatan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (Jkm) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) sebagai perwujudan hadirnya pemerintah (negara) sebagai regulator dalam menjamin kesejahteraan pekerja.