DJSN Bahas Persiapan Revisi Perpres tentang JKN

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama Kementerian Kesehatan, Bappenas, BPJS Kesehatan, dan PPJK membahas persiapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (05/09)

Pemetaan dan analisa regulasi dan monitoring dan evaluasi, serta dialog dan diskusi menemukan banyak permasalahan yang terjadi dalam Jaminan Kesehatan Nasional berakar dari peraturan perundangan.

"Dari rangkaian diskusi, pemetaan dan analisa regulasi, serta monitoring dan evaluasi, kami dari DJSN menemukan banyak permasalahan yang berakar dari peraturan dan perundangan JKN" ungkap Anggota DJSN Asih Eka Putri.

"Untuk itu, kita perlu menata kembali peraturan perundangan JKN ini supaya koheren, harmonis, sinergis dan efektif dilapangan, serta bisa memenuhi kebutuhan peserta karena salah satu ciri jaminan sosial yang kuat adalah peraturan, organisasi, dan pengawasan yang lebih kuat" sambung Asih.

sebagai informasi Perpres tentang JKN ini sudah di daftarkan Proleg Perpres oleh Kementerian Kesehatan dan itu masuk ke agenda proleg perpres 2018