DJSN Gelar Diskusi Urgensi RPerpres Tata Kelola BPJS

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar diskusi urgensi dan relevansi substansi dalam RPerpres tentang tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Rabu 4 Juli 2018.

Anggota DJSN Ahmad Ansyori mengatakan, Sesuai dengan wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mengatur harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang sudah ada, Kemenkumham memandang masih banyak substansi yang belum tuntas dalam draft RPerpres Tata Kelola BPJS. Untuk itu Kemenkumham meminta kepada DJSN untuk membangun kesepahaman substansi draft RPerpres.

“Oleh sebab itu, atas permintaan dari Kemenkumham tersebut forum diskusi mengenai urgensi dan relevansi substansi dalam RPerpres Tata Kelola BPJS kita lakukan. Apakah direksi kedua BPJS berpandangan sama dalam kebutuhan Perores ini dan jika iya substansi apa yang diperlukan dalam RPerpres ini.” Jelas Ahmad Ansyori.