DJSN Segera Siapkan Payung Hukum Bagi Kader JKN dan Perisai

Jakarta - Kader JKN dan Perisai telah berkontribusi positif bagi program jaminan sosial di Indonesia, meskipun demikian masih terdapat kendala terutama belum ada kejelasan regulasi yang mengatur tentang Kader JKN dan Perisai, ungkap Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Zaenal Abidin, Rabu (9/11).

"Oleh sebab itu DJSN mengajak Kementerian Kesehatan, Kementerian Keteneagakerjaan, Bappenas, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta Japan International Cooperation Agency (JICA) membahas urgency Payung Hukum Kader JKN dan Perisai," tambah Zaenal.

Senada dengan itu, Anggota DJSN Subiyanto mengatakan, dari sisi tujuan Kader JKN dan Perisai ini merupakan hal yang positif.

"Namun, kalau tanpa ada payung hukum yang mengatur tentang kader JKN dan Perisai kesan yang terjadi adalah kebijakan hanya dilakukan sepihak oleh BPJS," jelas Subiyanto.

Maliki dari Bappenas menyarankan, pembuatan payung hukum kader JKN dan Perisai dari sisi konteks nya bukan berhubungan dengan Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, tetapi dengan Peraturan DJSN.

"Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 salah satu fungsi dari DJSN adalah mensinkronkan pelaksanaan Sistim Jaminan Sosial Nasional," tambah maliki.

Menanggapi hal itu Zaenal Abidin berpendapat, lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang dapat membuat peraturan yang mengikat keluar, sepanjang itu kewenangan dari lembaga tersebut.

"oleh sebab itu, untuk sementara payung hukumnya kita ikat dengan Peraturan DJSN, karena bisa selesai dengan cepat," tutup Zaenal.