Pemda Sulbar Himbau Tenaga Kerja Non ASN Wajib Mendapat Jaminan Sosial

Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Barat mengeluarkan surat edaran terkait kepesertaan pegawai Non ASN dalam Program BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (15/2)

Berdasarkan surat nomor 4300/425/set tanggal 15 Februari 2019 Pemda Sulawesi Barat menyampaikan :

1. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, seluruh tenaga kerja honorer, pegawai kontrak dan pegawai tidak tetap yang bekerja pada pemerintah daerah wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka seluruh pekerja tersebut diatas, maka seluruh tenaga kerja dimaksud pada poin 1, berhak memperoleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

3. Untuk itu diminta kepada saudara untuk memastikan seluruh tenaga kerja honorer, pegawai kontrak dan pegawai tidak tetap Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menganggapi hal itu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ahmad Ansyori mengatakan,"Kepala Daerah atau Pemda yang faham pentingnya SJSN yang berkomitmen mensejahterakan warganya harus melaksanakan hal ini."

"Karna Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 3 menyebutkan Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat," ujar Ansyori.