Rapat dengan Komisi IX DPR, DJSN Jelaskan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya

Jakarta - Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan  Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan  Jaminan Sosial Nasional  (DJSN) BNP2TKI,  dan BPJS Ketenagakerjaan. Senin (4/11).

Di depan Komisi IX,  Ketua DJSN Tb. Achmad Choesni  menyampaikan  kebijakan umum  tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi DJSN

Sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2004 DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN, dan Tugasnya Melakukan  kajian & penelitian penyelenggaraan Jamsos, Mungusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial, Mengusulkan anggaran Jamsos bagi PBI dan anggaran operasional dan berwewenang melakukan monitoring dan evaluasi.

"SJSN itu bertujuan untuk Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki  usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia" ujar Choesni

Selain itu  Choesni  juga menjelaskan tentang  3 azaz dan 9 prinsip SJSN, yaitu azaz kemanusiaan,  manfaat dan keadilan sosial  bagi seluruh rakyat  Indonesia.

"Sedangkan berjalannya SJSN  itu berdasarkan  9 prinsip, Kegotong-royongan, Nirlaba,  Keterbukaan,  Kehati-hatian,  Akuntabilitas,  Portabilitas

Kepesertaan bersifat wajib,  dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta" kata Choesni

"Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh DJSN  menemukan  bahwa cakupan kepesertaan masih rendah,  data yang belum terintegrasi, dan Adanya regulasi yang belum sinkron dengan UU SJSN dan UU BPJS." tutupnya