Zaenal Abidin : Penggunaan SILPA dari Dana Kapitasi Tidak Selesaikan Masalah

Jakarta - BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai saat ini masih mengalami defisit. Nilai Defisit JKN terus meningkat sejak dibentuknya BPJS, dimana nilai defisit mencapai 1,54 Triliun pada tahun 2014, 5,85 Triliun pada tahun 2014, 9,70 Triliun pada tahun 2016, dan 9,75 Triliun di tahun 2017. Diperkirakan nilai defisit JKN sudah mencapai 16,5 Triliun pada tahun 2018 ini

Pemerintah berencana untuk menutup defisit yang terjadi pada program JKN dengan menggunakan Dana SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) dari Dana Kapitasi Puskemas. Dana Kapitasi merupakan dana yang digelontorkan BPJS Kesehatan kepada Puskesmas dengan besaran sesuai dengan jumlah penduduk yang ditangani masing-masing Puskesmas. Hasil Audit BPKP menemukan bahwa terdapat dana sekitar 3 Triliun yang mengendap dari dana SILPA Kapitasi Puskesmas.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke daerah dan menemukan bahwa dana SILPA Kapitasi tidak mengendap, melainkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Puskesmas. Secara regulasi, Dana Kapitasi merupakan dana milik Pemerintah Daerah. Secara materil, Dana SILPA bukan merupakan dana menetap, melainkan dana yang terus bergulir sesuai peruntukannya yang berjalan.

Anggota DJSN Zaenal Abidin mengatakan, Kebijakan Pemerintah untuk menggunakan Dana SILPA sebagai penutup sementara Defisit JKN tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat permasalahan JKN semakin rumit. 

"Kebijakan Pemerintah menggunakan bauran kebijakan yang termasuk SILPA sebesar 4,9 Triliun tidak sebanding dengan nilai Defisit JKN yang mencapai 16,5 Triliun, yang diantaranya adalah 12,1 Triliun defisit Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) dan 4,4 Triliun utang dari tahun sebelumnya," jelasnya Selasa (25/9) di Kemenko PMK.

Pemerintah harus ikut serta bertanggung jawab terhadap kondisi defisit JKN dengan memberikan solusi yang tepat. Defisit yang terjadi diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara pendanaan dengan pemberian manfaat. Perlu ada penyesuaian besaran iuran peserta untuk memastikan pendanaan seimbang dengan manfaat yang diberikan sebagai solusi jangka panjang.