Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan SJSN, seluruh penduduk diharapkan dapat memperoleh perlindungan yang memadai apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut atau pensiun, dan meninggal dunia.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN serta untuk memaksimalkan cakupan jaminan sosial pada seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang mengamanatkan pembentukan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT. Askes(Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT. Jamsostek (Persero). Penetapan UU BPJS merupakan langkah yang besar dalam penerapan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan yang terbentuk mulai 1 Januari 2014 akan mulai beroperasi paling lambat 1 Juli 2015 dengan menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang meliputi : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm). 

Pelaksanaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dan pembiayaan yang berkelanjutan merupakan tantangan sangat besar dan membutuhkan serangkaian langkah-langkah strategis dari Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi yang efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memastikan tercapainya kesepakatan bersama mengenai garis besar strategi pelaksanaan dan operasionalisasi dari sistem yang baru. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusunlah Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah dokumen perencanaan yang memberi arah dan langkah-langkah penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Peta Jalan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan penyelenggaraan SJSN untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas, secara bertahap. Tujuan disusunnya Peta Jalan adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyiapan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Peta Jalan ini disusun berdasarkan kerangka logis berbasis analisis kesenjangan antara kondisi yang dihadapi sebelum 1 Januari 2014 dengan kondisi yang akan dicapai sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU SJSN dan UU BPJS. Atas dasar ini kemudian dirumuskan langkah-langkah, kegiatan-kegiatan, peran dan tanggung jawab institusi terkait yang perlu dilakukan dalam proses transformasi badan penyelenggara serta persiapan dan pelaksanaan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang lancar dan efektif.

Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan versi Ringkas (PDF)

Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan versi Lengkap (PDF)