Visi Misi

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS) yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN).

Pro dan kontra keberadaan UU BPJS berakhir pada 29 Oktober 2011 ketika DPR mengesahkannya menjadi Undang-undang. Keberadaan BPJS sendiri merupakan implementasi Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara jaminan sosial yakni PT Jamsostek, PT Taspen, Asabri dan PT Askes dilebur hanya menjadi 2 BUMN yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

DJSN berfungsi sebagai lembaga eksternal yang melakukan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Tahun 2015, DJSN membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 6/DJSN/VII/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Alamat lengkap PPID : Gedung Kemenko PMK Lantai 4 Jl. Medan Merdeka Barat no 3 Jakarta Pusat, Jakarta 10110

Alamat email permohonan informasi melalui email : contact@djsn.go.id

No telp/fax untuk menerima permohonan informasi : Telp/fax 021-345944

Visi
Mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi
1.    Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi
2.    Mengembangkan sistem pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi
3.    Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan dan pelayanan informasi.