Sama halnya seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia saat ini akan memasuki periode ageing population atau populasi menua. Proyeksi Bank Dunia menunjukkan Indonesia akan memasuki era populasi menua mulai tahun 2030.
Pada era tersebut, jumlah penduduk usia tua mulai mengalami peningkat...
Jakarta - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program baru jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan diterapkan pada tahun 2022.
Cakupan manfaat yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan, yang semula ada 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun...
Implementasi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan bentuk upaya Negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Saat ini pemerintah dan DPR telah menyepakati penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) y...
Jakarta - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro mengungkapkan bahwa Pasca berlakunya PP nomor 60 dan Permenaker 19 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua mayoritasnya klaim Jaminan Hari Tua (JHT) didominasi alasan me...
Terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diharapkan dapat mewujudkan jaminan sosial yang benar-benar holistik.
Pemerintah memandang perlu untuk mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya, mengingat sudah ada p...
Isu mengenai tarif jaminan kesehatan nasional, kelas standar dan mutu menjadi isu yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) 2022 yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS kesehatan pada Jumat (11/2).
Ketua...
Jakarta - Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN, Iene Muliati menjelaskan bahwa fokus utama pada KRIS JKN adalah peningkatan mutu dan layanan kesehatan, dengan cara melakukan standarisasi kelas rawat inap yang ada pada program JKN. Lanjut Iene, pertimbangan untuk penerapan KRIS adalah untuk mewujudkan ek...
Efek pandemi covid-19 mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah peserta pada setiap program dan segmen peserta jaminan sosial ketenagakerjaaan. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerja...
Pemerintah saat ini sedang berupaya mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) dengan tujuan untuk pemenuhan prinsip ekuitas, yang dikarenakan masih belum terstandarnya kelas perawatan saat ini. Melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DJSN ditem...
Jakarta - Rencana penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) merupakan salah satu solusi untuk menuju prinsip ekuitas dan peningkatan mutu layanan dalam JKN.
"Karena klasifikasi kelas perawatan yang ada belum terstandar serta akses ke fasilitas kesehat...