Jakarta - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sejak 2014 silam memiliki basis data yang sangat bernilai untuk mendukung perumusan kebijakan dalam rangka perbaikan sistem kesehatan di Indonesia.
DJSN bekerjasama dengan SMERU Research Institute dan didukung ol...
Sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2016-2021 pada tanggal 18 Februari 2021, pemerintah memandang perlu melakukan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2021-2026.
Atas pertimbangan ter...
Sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2016-2021 pada tanggal 18 Februari 2021, pemerintah memandang perlu melakukan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2021-2026.
Atas pert...
Asih Eka Putri : Kelas Rawat Inap JKN Harus Mengutamakan Keselamatan Pasien, Mutu dan Keterjangkauan
Jakarta – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan serangkaian proses peninjauan dan penyiapan kebijakan Kelas Rawat Inap JKN.
“Proses tersebut dilakukan sebagai dasar pemikiran, pengga...
Materi paparan webinar "Konsultasi Publik Seri-3 Bersama Akademisi dan Lembaga Riset tentang Penerapan Kebijakan Kelas Rawat Inap JKN"
Paparan DJSN (Kebijakan KRI dalam Program JKN-DJSN.pdf)
Paparan LPEM FEB UI (Perspektif Penerima Manfaat dalam Penerapan Kebijakan-LPEM FEB UI.pdf)
Papa...
Materi paparan webinar "Konsultasi Publik Bersama Kelompok Masyarakat Sipil dan Peserta Penerima Manfaat Penerima Kebijakan Kelas rawat Inap JKN"
Paparan DJSN Kebijakan KRI dalam Program JKN-DJSN.pdf
Paparan KAPAL Tanggapan JKN Kelas Rawat Inap-KAPAL.pdf
Paparan INFID JKN...
Materi paparan webinar "Penerapan Kebijakan Kelas Rawat Inap JKN Konsultasi Publik: Perspektif Penyedia Layanan"
Paparan DJSN Kebijakan KRI JKN-DJSN.pdf
Paparan DitPKR Kemenkes Standar KRI-Dit PKR Kemenkes.pdf
Pembahas PERSI KEBIJAKAN RAWAT INAP JKN-PERSI.pdf
Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan rasio klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK sebesar 24,02 persen. Artinya, hampir seperempat iuran JKK dibayarkan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan, meskipun jumlah kasus klaim rendah.
Anggota D...
Jakarta - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur ahli Iene Muliati menjelaskan bahwa pada Mei 2020, terdapat 90,9 juta tenaga kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru 49,86 juta atau 54,85 persen di antaranya yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Iene, dalam...
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan dukungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), membuka peluang bagi jurnalis media online, cetak, televisi, dan radio mengajukan dana hibah untuk peliputan mendalam (in-depth) menyoroti isu jaminan sosial nasional...